Derap Perjuangan dari Ndalem Woerjaningratan

Lebih dari 40 tahun lalu, sebuah buku ditulis dengan judul Riwayat Singkat K.P.H. Woerjaningrat: Mahaputra Perintis Kemerdekaan Indonesia. Buku itu tipis saja, hanya 14 halaman dan ditulis tanpa kalimat yang berbuih-buih. Isinya disajikan dengan perantara mesin ketik manual, kecuali sampul luar dan sampul dalamnya yang dibuat dengan teknologi yang sedikit maju pada masanya, teknik cetak yang sebenarnya masih banyak memerlukan keterampilan tangan dan proses pencetakannya lebih panjang dibandingkan dengan masa sekarang.

Namun, ketika melihat dan membacanya, kita pun akan segera menjadi mafhum bahwa penerbitan buku itu adalah sebuah upaya mulia. Selain karena terdengar derap militan dari setiap lembar halamannya, penerbitan buku itu sendiri adalah sebuah langkah perjuangan melawan lupa, menghalau amnesia sejarah.

K.P.H. Woerjaningrat lahir pada 12 Maret 1885 di Kepatihan Surakarta, dengan nama kecil B.R.M. Saparas, dari pasangan K.R.A. Sosrodiningrat IV (Pepatihdalem Keraton Surakarta zaman Pakoebuwana IX) dan B.R.A.A. Sosrodiningrat (putri S.P.I.S. Kanjeng Susuhunan Pakoebuwana IX). Beliau menikah dengan G.R.A. Kustantinah, putri Sri Sunan Pakoebuwana X, pada 12 Juni 1814. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak yang semuanya putra, yakni K.R.M.H. Saparno, K.R.M.H. Saparto, K.R.M.H. Saparso, dan K.R.M.H. Sawaras. Meski menjadi menantu Sri Sunan Pakoebuwana X, yang kekuasaannya terikat dengan pemerintah kolonial Belanda, K.P.H. Woerjaningrat justru memihak para pejuang kemerdekaan yang ingin mengusir Belanda dari negeri ini. Apalagi, Belanda ketika itu semakin menekan kebebasan rakyat Indonesia. ”Perjuangan Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro yang pada hakikatnya merupakan gerakan perjuangan kemerdekaan ternyata memberikan hikmah pada jiwa patriotisme dan nasionalisme K.P.H. Woerjaningrat,” tulis buku itu.

Semangat beliau juga ikut terbakar melihat banyak rakyat Indonesia yang berjuang untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari cengkeraman penjajah. Akhirnya, beliau ikut menceburkan diri dalam kancah perjuangan untuk memerdekakan bangsanya. Beliau terlibat aktif dalam perkumpulan Boedi Oetomo dan kemudian menjadi Ketua Pengurus Besar Boedi Oetomo sejak tahun 1916 sampai dengan tahun 1935.

Pada kongres di Jakarta tanggal 6 Juli 1917, Boedi Oetomo pun menyatakan diri sebagai organisasi yang melibatkan diri dalam arena politik. Kendati demikian, Boedi Oetomo masih bersikap kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, mengingat banyaknya orang Indonesia yang menjadi pegawai di kantor pemerintahan kolonial Belanda. Namun, ketika Belanda akan mendirikan Volksraad, Boedi Oetomo bersama dengan beberapa perkumpulan bangsa lainnya lalu mendirikan National Committee.

Boedi Oetomo juga memprakarsai pembangunan Tugu Kebangsaan Penumping Surakarta dan tanggung jawab pelaksanaannya diserahkan kepada K.P.H. Woerjaningrat, yang dihalang-halangi dengan hebat oleh pemerintah kolonial Belanda dan K.P.H. Woerjaningrat diancam akan diasingkan apabila terus mengupayakan berdirinya tugu tersebut. Toh, beliau tak gentar dan tugu itu pun tetap berdiri sampai sekarang. Selain itu, K.P.H. Woerjaningrat juga terlibat dalam penyelenggaraan kongres kebudayaan di Surakarta dan mengupayakan serta mengetuai kongres guru nasional, yang kemudian menjelma menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia.

Langkah politik Boedi Oetomo semakin kental ketika berfusi dengan Persatoean Bangsa Indonesia untuk membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Partai ini diketuai oleh Dokter Soetomo dan K.P.H. Woerjaningrat ditunjuk menjadi wakilnya. Setelah Dokter Soetomo wafat, K.P.H. Woerjaningrat pun didapuk untuk memimpin Parindra (dari tahun 1938 sampai tahun 1940), sehingga pemerintah kolonial Belanda di Surakarta melarang beliau untuk menginjak tanah Gubernuran. Bahkan, beliau sempat diancam akan dibuang ke tempat pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun tidak jadi. “Parindra memperjuangkan kemerdekaan bagi tanah air dan bangsa Indonesia, namun dengan senantiasa mengingat cara, jalan, dan waktu yang tepat sehingga tidak numbuk-numbuk saja,” tutur K.P.H. Woerjaningrat semasa menjadi Ketua Parindra.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, K.P.H. Woerjaningrat mengumpulkan beberapa perintis kemerdekaan untuk mengadakan rapat di paviliun rumahnya, yang dikenal sebagai Ndalem Woerjaningratan. Karena mengelilingi meja bundar, rapat ini oleh mereka disebut dengan istilah ”rapat meja bundar”. Hadir dalam rapat itu antara lain Dokter Soetomo, Mr. Soejoedi, Dokter Soekiman, Ki Hadjar Dewantoro, Soekardjo Wirjopranoto, dan R.P. Soeroso, selain K.P.H. Woerjaningrat sendiri. Hasil rapat itu, mereka sepakat untuk menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan tetap meneruskan perjuangan.

Tak lama berselang, mereka kembali mengadakan rapat di tempat yang sama. Dalam rapat itu diambil keputusan, antara lain menuntut penguasa Jepang untuk mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta, yang waktu itu oleh Belanda dibuang ke Bengkulu dan Banda. Tuntutan tersebut oleh peserta rapat di Ndalem Woerjaningratan dianggap penting sekali, karena untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan sangat dibutuhkan adanya persatuan yang bulat dan Bung Karno serta Bung Hatta adalah dua tokoh yang paling berpengaruh dalam mempersatukan rakyat Indonesia. Dalam rapat itu juga diputuskan, K.P.H. Woerjaningrat diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin delegasi yang akan menemui penguasa Jepang di Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.

Sebelum berangkat ke Jakarta, mereka akan mengirim surat terlebih dahulu kepada penguasa Jepang, yang isinya mengungkapkan hasil rapat di Ndalem Woerjaningratan. Mengingat betapa penting suratnya dan sifatnya yang sangat rahasia, kurirnya mestinya adalah orang yang prokemerdekaan dan tentunya dapat dipercaya. Akhirnya, peserta rapat bersepakat bahwa yang akan mengantar surat itu ke Jakarta adalah putra kedua dari K.P.H. Woerjaningrat, yakni K.R.M.H. Saparto Woerjaningrat. Seingat Saparto, seperti tertulis dalam buku tipis itu, surat tersebut ditujukan kepada Saiko Sikikan, sedangkan pengirimnya ditulis ”Bangsa Indonesia”.

Sejarah pun mencatat, perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil, seperti diungkapkan dalam memoar Jenderal Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Besar Pertama Angkatan Darat Jepang Ke-16 yang menduduki Pulau Jawa. Menurut memoar tersebut, pemerintahan militer Jepang menerima permintaan dari pemuda-pemuda Indonesia agar Jepang membebaskan Bung Karno yang sedang dibuang di Bengkulu. Maka, Imamura pun meminta Barisan Propaganda (Sendenbu) Jepang di Jawa yang waktu itu dipimpin Letnan Kolonel Keiji Machida untuk mencari Bung Karno di Sumatra dan kemudian dipulangkan ke Jawa. Padahal, pembesar-pembesar Nanpo Sogun (Markas Besar Tertinggi Jepang di Daerah Selatan) yang ada di Singapura waktu itu ragu-ragu, karena khawatir timbul dampak yang luar biasa atas pembebasan Bung Karno, seorang nasionalis militan. Toh, Jenderal Imamura tidak peduli dan Bung Karno serta Bung Hatta akhirnya dapat kembali ke Jawa.

Peran Ndalem Woerjaningratan tidak hanya sebatas itu. Rumah K.P.H. Woerjaningrat sekeluarga yang telah didiami sejak 14 Juli 1914 tersebut kerap menjadi tempat pertemuan berbagai aktivitas kaum pergerakan. Pada zaman Jepang, rumah ini juga dijadikan sebagai markas Badan Pembantu Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang diketuai oleh K.P.H. Woerjaningrat sendiri. Menurut Saparto yang juga menjadi bagian dari kaum pergerakan, ayahanda Ibu Tien Soeharto, K.R.T. Soemarjono, ikut serta dengan segenap tenaga dan pikirannya dalam mengurus BPKKP dan terlibat dalam gerakan perintis kemerdekaan, siang dan malam. Kadang, Soeharto yang pada masa itu masih berpangkat letnan satu (Pembela Tanah Air) datang juga ke Ndalem Woerjaningratan, untuk ikut mengatur strategi perjuangan kemerdekaan.

Pihak Jepang sendiri, sebagai hasil sidang istimewa parlemennya di Jepang, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Pernyataan tersebut muncul karena Jepang semakin terjepit posisinya dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Bahkan, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang Ambon, Makassar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.

Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI bertempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon, Jakarta, dihadiri oleh Panglima Tentara Jepang Wilayah Ke-7 Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara Ke-16 di Jawa Letnan Jenderal Nagano. K.P.H. Woerjaningrat menjadi salah seorang anggota BPUPKI.

Ketika Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945, para kaum pergerakan kemudian menambah sendiri anggota-anggotanya dari pihak Indonesia, lepas dari pengendalian Jepang. Di Solo, tak lama berselang, badan ini juga dibentuk dan bergerak langsung ke tengah masyarakat, menjelaskan tentang kemerdekaan dan menggugah rasa persaudaraan bangsa Indonesia. Yang menjadi ketuanya adalah K.P.H. Woerjaningrat, dengan anggota-anggota adalah Mr. Soekasno, R.T. Brodjonagoro, dr. Kartono, dan R. Ng. Darmopranoto.

Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehari kemudian K.P.H. Woerjaningrat membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Daerah Surakarta dan beliau dipilih menjadi ketuanya. Sebagai ketua, beliau juga mengikhtiarkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah kabupaten se-Surakarta.

Dengan segenap perjuangan dan rasa cinta tanah airnya yang mendalam seperti itu tak mengherankan jika K.P.H. Woerjaningrat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung begitu Republik Indonesia berdiri pada tahun 1945. Beliau menduduki posisi ini sampai tahun 1950 dan kemudian menjadi wakil rakyat, tapi akhirnya mengundurkan diri atas inisiatifnya sendiri pada tahun 1951 karena usianya telah lanjut dan juga karena ingin memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengabdi kepada Nusa dan Bangsa lewat parlemen.

Seiring dengan itu, lewat keputusan Menteri Sosial, K.P.H. Woerjaningrat ditetapkan menjadi perintis kemerdekaan dan berhak mendapat uang jasa serta bantuan dari pemerintah setiap bulannya. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat atas keputusan tersebut, K.P.H. Woerjaningrat menolak pemberian uang jasa serta bantuan dari pemerintah itu. Alasannya, apa yang telah beliau lakukan untuk Nusa dan Bangsa merupakan sutau kewajiban. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa masih banyak saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air yang menderita. Apalagi, ungkapnya, keuangan negara juga masih dalam kondisi kurang sempurna.

***

Sebenarnya, sebelum terlibat dengan organisasi sosial dan kemudian organisasi politik, lalu menjadi kaum pergerakan, K.P.H. Woerjaningrat sudah bersikap kritis terhadap penindasan kaum penjajah. Ketika menjadi wedono parentah di Pusat Pemerintah Negeri Surakarta pada tahun 1914, misalnya, ia melakukan banyak perubahan dalam sistem administrasi dan kewenangan pada jajarannya, yang ternyata tidak disukai pemerintah kolonial Belanda.

Oleh Belanda, beliau diminta untuk mengubahnya kembali kalau tidak ingin dipecat, namun beliau tidak bersedia. Tapi, Belanda tak jadi memecat beliau karena S.P.I.S. Pakoebuwana X, mertua K.P.H. Woerjaningrat, tidak berkenan. K.P.H. Woerjaningrat akhirnya hanya dimutasikan ke dalam keraton.

Di keraton, semangatnya ternyata tak pernah padam. Beliau justru mengusulkan dibentuknya badan atau dewan yang memberi pertimbangan-pertimbangan kepada S.P.I.S. Kanjeng Susuhunan Pakoebuwana X. Gagasannya ini diterima, yang kemudian dikenal sebagai Parampara Nata—sebelumnya bernama Raad (Dewan) Negara dan diubah menjadi Raad Karaton. K.P.H. Woerjaningrat menjadi anggotanya dan pada tahun 1945 diangkat sebagai wakil ketua.

Pasca-kemerdekaan, ketika terjadi gejolak sosial di Solo pada tahun 1946, K.P.H. Woerjaningrat diangkat menjadi penjabat Pepatihdalem Keraton Surakarta. Pada masa ini, beliau menahan gerakan-gerakan yang ingin melenyapkan daerah istimewa Surakarta. Alasannya, pertama, S.P.I.S. Pakoebuwana XII telah menyatakan berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia dan daerah Kasunanan adalah wilayah Republik Indonesia. Kedua, S.P.I.S. Pakoebuwana XII telah menerima piagam dari Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Ketiga, gerakan-gerakan itu dapat melemahkan persatuan, padahal Indonesia masih berhadapan dengan penjajah.

Untuk menjaga keselamatan pemerintah pusat Republik Indonesia, persatuan bangsa, Kasunanan Surakarta, dan Mangkoenagaran, K.P.H. Woerjaningrat sewaktu menjadi penjabat Pepatihdalem Keraton Surakarta juga mengusulkan di dalam rapat para menteri Republik Indonesia yang diadakan di Javasche Bank, Surakarta—yang dihadiri pula oleh S.P.I.S. Pakoebuwana XII dan S.P.K.G.P.A.A. Mangkoenagaro beserta pepatih—agar Pemerintahan Kasunanan dan Mangkoenagaran diserahkan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk sementara waktu guna diatur lebih lanjut dan setelah pengaturannya selesai dikembalikan lagi kepada penguasanya masing-masing. Usul ini disepakati oleh semua pihak yang hadir.

Semasa hidupnya, K.P.H. Woerjaningrat memang aktif dalam berbagai bidang, mulai dari bidang sosial sampai budaya, mulai dari bidang politik sampai dan bidang pendidikan. Pada tahun 1914 sampai tahun 1926, misalnya, beliau menjadi Ketua Paheman dan Museum Radya Pustaka. Beliau sempat mengadakan Kongres Kesusastraan Jawa, yang antara lain dihadiri oleh wakil Gubernemen Belanda, wakil dari pemerintah Kasunanan, Kalsultanan Yogya, Mangkunagaran, dan Paku-alaman. Kongres ini berhasil menyatukan ejaan Jawa, yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah dan dikenal sebagai ejaan Sriwedari.

Beliau juga pernah menjadi Ketua Mardi Guna, perkumpulan kesenia Jawa; Ketua Perguruan Murni (1919—1944); Ketua Narpowandono, perkumpulan keluarga Karaton Surakarta; Ketua Mulya Narpowandono; Ketua Mulya Perkumpulan Kawula Surakarta (1939—1941), dan; menjadi Ketua Pengurus Rumah Miskin Wangkung. K.P.H. Woerjaningrat-lah yang mengusulkan pemindahan Rumah Miskin Wangkung dari Desa Wetan Bengawan Solo ke Pajang, agar tidak terendam air bila musim penghujan. Pemindahan ini dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda di Surakarta, meski akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Perintis kemerdekaan yang tak pernah jera dalam berjuang ini dipanggil menghadap Ilahi pada 13 September 1967, dalam usia 85 tahun. Beliau dimakamkan di Imogiri dengan upacara kenegaraan. Jasanya yang tak terperi pada kemajuan dan kemerdekaan bangsa ini mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menganugerahi Bintang Mahaputra. Beliau juga ditetapkan sebagai perintis kemerdekaan.

Sementara itu, Ndalem Woerjaningratan, yang sempat tidak terawat selama puluhan tahun setelah sepeninggal beliau, sejak beberapa tahun lalu telah direnovasi oleh Santosa Doellah. Tempat tinggal K.P.H. Woerjaningrat sekeluarga yang dibangun oleh ayahnya, K.R.A. Sosrodiningrat, ini telah diperbaiki dan dikembalikan ke bentuk aslinya, yang kini dijadikan sebagai Rumah Danar Hadi. Inilah salah satu upaya yang lain lagi untuk melawan amnesia sejarah—yang dari hari ke hari semakin banyak saja pengidapnya di negeri ini. (Pedje)

Perempuan Menggugat!

Tak banyak yang tahu, pergerakan kebangsaan dan kebangkitan nasional Indonesia banyak dipengaruhi ide-ide Kartini. Karena, itu peringatan “100 Tahun Kebangkitan Indonesia” mestinya juga adalah peringatan “100 Tahun Kebangkitan Perempuan Indonesia”.

Tahun 2008 genap 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia—meski sekarang ini Indonesia masih dalam keadaan terpuruk. Betapa kita sepatutnya bangga memiliki masa silam yang dipenuhi orang-orang yang berani, antipenindasan, dan tentu saja mencintai tanah airnya. Bayangkan saja, di tengah kekuasaan penjajah Belanda yang sangat mengekang, sebagian pemuda di tanah Jawa berkumpul untuk membentuk satu wadah organisasi pada 20 Mei 1908, Boedi Oetomo, untuk bersama-sama membantu masyarakat yang sedang ditindas penjajahan sekaligus berniat mengusir kaum penjajah dari negeri ini. Tentu saja, dalam konteks zamannya, pendirian Boedi Oetomo itu merupakan hal yang luar biasa. Tak mengherankan jika Mr. C. Th. van Deventer, penggagas politik etis pada masa Hindia Belanda, mengungkapkan ketakjubkannya ketika mengetahui deklarasi kelahiran Boedi Oetmo. ”Suatu keajaiban telah terjadi, Insulinde, putri cantik yang tidur itu, telah terbangun,” tulis Deventer dalam majalah De Gidds.

Dari sanalah agaknya mengalir ide tentang Hari Kebangkitan Nasional. Apalagi, setelah itu, muncul organisasi-organisasi pemuda serupa di berbagai daerah lain di wilayah Nusantara, yang kelak pada 28 Oktober 1928 berkumpul untuk mengangkat sumpah bahwa tanah air mereka adalah Indonesia; bahwa mereka adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, dan; mereka bertekad untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia—tanpa menafikan kehadiran bahasa-bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi, meskipun Boedi Oetomo merupakan organisasi orang Jawa yang cenderung membatasi diri pada ”nasionalisme Jawa”—karena otak intelektual di belakangnya adalah aktivis senior kebangkitan Jawa, Wahidin Soedirohoesodo—kelahirannya merupakan bagian dari proses kebangkitan nasional, seperti diungkap oleh Manuel Kaisiepo dalam buku 1.000 Tahun Nusantara. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa beberapa tahun sebelum berdirinya Boedi Oetomo dan gagasan-gagasan tentang kebangsaan Jawa muncul dari tokoh-tokohnya—terutama dari Soetomo dan Wahidin Soedirohoesodo—Kartini telah mengungkapkan gagasannya tentang kebangsaan, sebagaimana dipaparkan Dr. Dri Arbaningsih dalam buku Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi ”Bangsa”.

Bangsa yang dimaksud Kartini ketika itu, kata Dri, adalah pengertian rasa berbangsa orang Jawa sebagai rakyat yang memiliki bahasa, wilayah, dan budaya. Jadi, Jawa dalam pengertian ini bukan sebatas pada pemahaman sebagai rakyat tanpa identitas. Pada tahun 1903, misalnya, Kartini telah menggunakan istilah nasion, yang membuat banyak pelajar Stovia (Sekolah Dokter Pribumi) terbakar semangat nasionalismenya.

Para pelajar Stovia ini juga bersama Kartini dan Roekmini secara informal membentuk komunitas Jong Java. ”Dalam suratnya kepada seorang pelajar Stovia, Kartini mengingatkan bahwa mereka adalah Jong Java, bangsa Jawa, yang berkewajiban mencerdaskan rakyat yang miskin dan bodoh agar mampu setara dengan Belanda. Tanpa kesepakatan dengan para pelajar Stovia bahwa sesungguhnya mereka adalah Jong Java, dengan segala kewajibannya itu, barangkali tidak akan pernah ada Boedi Oetomo pada tahun 1928, Sarekat Islam pada tahun 1911, Perhimpunan Indonesia pada 1922, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, partai-partai dan organisai pemuda-pemudi, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan Deklarasi Djuanda pada tahun 1982 tentang batas wilayah laut Nusantara,” ungkap Dri.

Namun, sayangnya, dari sejarah yang sampai ke kita, seolah-olah yang berperan pada momen itu semuanya hanya lelaki, tidak ada perempuannya. ”Padahal, seperti diakui oleh Dokter Soetomo, Ketua Boedi Oetomo, dan teman-teman seperjuangannya pada masa itu, ide-ide Kartini memiliki peran besar dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Ini juga saya ketahui dari eyang saya, yang merupakan teman perjuangan Dokter Soetomo,” ujar Pinky Saptandari, M.A., staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Profesor Dr. Meutia Hatta Swasono, Menteri Pemberdayaan Perempuan, juga merasa prihatin dengan penulisan sejarah yang sarat dengan bias gender. “Sangat disayangkan publikasi tentang kiprah perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara kurang diekspos secara besar sebagaimana laki-laki,” kata Meutia. Menurut putri Proklamator Bung Hatta itu, bukan hanya Kartini yang dapat menjadi ikon perjuangan atau pergerakan perempuan Indonesia. “Sejak lama perempuan Indonesia secara budaya telah teruji kemampuannya sebagai pemimpin dalam konteks budaya lokal dan nasional, dari masa ke masa. Lihatlah perjuangan Cut Nya’ Dhien, Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, Nyi Ahmad Dahlan, Rohana Koeddoes, Soewarni Pringgodigdo, S.K. Trimurti, dan masih banyak lagi. Bahkan, kiprah perempuan dalam politik telah teruji berhasil hingga ke jenjang tertinggi, yakni ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia,” tutur Meutia.

Soal Kartini, Meutia pun mengungkapkan bahwa pemikiran Kartini tentang wawasan kebangsaan, tentang nasionalisme, sangat maju melampaui batas ruang dan waktu. “Pemikiran Kartini sangat maju dan telah mengilhami para tokoh perjuangan sesudah masanya untuk mengembangkan gagasan kebangkitan bangsa,” ungkap Meutia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nina Akbar Tandjung, Ketua Umum Yayasan Warna-warni, yang peduli terhadap keberagaman dan budaya bangsa. “Kartini itu bukan sekadar pejuang emansipasi perempuan, tapi juga sangat peduli dengan nasib bangsanya, yang dalam masa itu adalah masyarakat Jawa yang tertindas,” kata Nina.

Tapi, entah kenapa, kata Pinky, dalam peringatan Hari Kartini, aspek yang ditonjolkan justru aspek perjuangannya dalam urusan emansipasi perempuan saja dan kemudian sikapnya yang menerima menjadi istri kedua dari seorang bupati. Maka, sudah puluhan tahun berlangsung, Hari Kartini umumnya diperingati dengan lomba kebaya, lomba masak, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan peran domestik perempuan. “Kebesaran Kartini telah direduksi,” ujar Pinky.

Persepsi yang melenceng itu kemungkinan besar terjadi karena orang-orang hanya mengenal sosok Kartini dari buku kumpulan surat-surat Kartini yang terkumpul di tangan Mr. J.H. Abendanon, Direktur Pendidikan, Ibadah, dan Kerajinan Pemerintah Otonomi Hindia-Belanda (1900-1905), Door Duisternis tot Licht, yang terbit pada April 1911, tujuh tahun setelah Kartini wafat. Dri Arbaningsih menduga, buku itu merupakan upaya pengalihan perhatian orang dari inti pemikiran dan perjuangan Kartini mengenai kebangkitan Jawa sebagai suatu nasion, bangsa, melalui pendidikan nalar dan akhlak. “Puncak karya pikir Kartini tertuang pada sebuah nota yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Seberang Lautan Kerajaan Belanda, yang intinya adalah meminta kepada Kerajaan Belanda untuk memberikan pendidikan bagi bangsa Jawa, dimulai dari pendidikan bagi para bangsawan dan para perempuan bangsawan. Ia juga mengimbau didirikan selain sekolah kepandaian putri, tapi juga sekolah bagi para pamong praja dan jaksa bumiputra serta menyarankan agar obat-obatan tradisional diperkenalkan oleh para dokter Jawa,” papar Dri.

Soal Kartini yang tidak hanya bergelut dalam masalah-masalah domestik juga pernah ditulis oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam buku Panggil Aku Kartini Saja (1962). Dalam buku itu diperlihatkan bagaimana kiprah dan pemikiran Kartini tentang banyak hal, termasuk buku-buku asing yang dibaca oleh Kartini. Menurut Pram, pada Kartini justru tak ada tanda-tanda provinsialisme. “Buat pekerjaan bersama mengangkat derajat rakyat Hindia Belanda, ia (Kartini) pandang setiap orang pribumi yang terpelajar, yang tidak lenyap ditelan alam leluhurnya atau lebur menjadi Belanda cokelat, adalah sejawat-sejawat yang harus bergandengan tangan, bantu membantu, dan isi-mengisi,” tulis Pram dalam buku tersebut. Ini terbukti antara lain dari penghargaan Kartini terhadap Abdul Rivai, dokter Jawa lulusan 1894 yang berasal dari Sumatra Barat. Kartini kagum karena Rivai rela melepas semua jabatannya di Hindia Belanda untuk meneruskan pelajaran di Belanda, tapi ketika akan menempuh ujian tidak diperbolehkan oleh Menteri Dalam Negeri Belanda. ”Oh, sekiranya kami dapat mengadakan kontak dengan pemuda-pemuda kami yang beradab dan maju, seperti Abdul Rivai, dan lain-lain...,” tulis Kartini dalam salah satu suratnya kepada Nyonya Abendanon.

Bahkan, Kartini yang telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studi di Belanda kemudian tidak mempergunakan kesempatan itu. Ia malah memohon agar beasiswa itu diserahkan kepada Agus Salim, pemuda kelahiran Sumatra Barat, yang ketika itu Kartini kira berasal dari Riau. Kartini pun menulis surat kepada Nyonya Abendanon pada 29 November 1901, yang ia harapkan diteruskan kepada suaminya, Mr. J.H. Abendanon, Direktur Pendidikan, Ibadah, dan Kerajinan Pemerintah Otonomi Hindia-Belanda. Demikian tulis Kartini:


Pemuda itu bernama Salim, seorang Sumatra dari Riau, yang tahun ini lulus ujian HBS dan no. 1 dari ketiga-tiga HBS yang ada. Pemuda ini ingin sekali pergi ke Holland buat meneruskan pelajaran jadi dokter, sayang keuangannya tidak mengizinkan. Ayahnya hanya bergaji f150.

Kalau perlu mau dia menjadi kelasi, asal bisa ke Holland saja.

Tanyailah Hasim tentang dia, karena dia pernah mendengar pidatonya di Stovia. Pemuda itu adalah seorang yang pandai, berani, yang patut sekali dibantu.

Waktu kami dengar tentang dirinya dan tentang angan-angannya timbullah hasrat besar dalam hati kami untuk memudahkan dia. Maka teringatlah kami pada keputusan pemerintah tertanggal 7 Juli 1903—keputusan yang sangat kami harap-harapkan tetapi yang dengan berduka-cita kami terima.

Haruskah buah kerja kawan-kawan yang mulia, harapan-harapan kami, doa dan hasrat kami, mesti lenyap tanpa guna?

Tak mungkinkah orang menggunakannya? Pemerintah menyediakan bagi kami f4.800 buat menyelesaikan pelajaran kami; tidakkah itu bisa diberikan kepada orang lain, yang barangkali lebih dari kami, tetapi sudah pasti tidak bakal kurang daripada kami selayaknya mendapat bantuan?


Menurut Tamalia Alisjahbana, putri budayawan besar Sutan Takdir Alisjahbana yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Gedung Arsip Nasional Indonesia, ayahnya pernah mengatakan bahwa Kartini kemungkinan besar urung mengambil beasiswa yang telah ia terima itu karena bujukan Nyonya Abendanon. ”Karena, keputusan itu terjadi setelah Nyonya Abendanon menemui Kartini. Menurut ayah saya, Kartini dibujuk untuk tidak mengambil beasiswa itu karena partai yang sedang berkuasa di Belanda ketika itu khawatir Kartini akan dijadikan alat oleh Partai Sosialis, yang menjadi oposisi partai yang sedang berkuasa, setelah lulus kelak. Karena, Kartini bersahabat dengan banyak tokoh, termasuk dengan Estelle Zeehandelaar, aktivis Partai Sosialis dan beasiswa itu merupakan hasil upaya anggota Parlemen Belanda dari Parti Sosialis. Sementara itu, suami Abendanon adalah salah seorang pejabat dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi, masalahnya sebenarnya politis sekali, bukan seperti yang selama ini kita kira bahwa Kartini tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena dipaksa menikah. Justru ayahnya telah mengizinkan Kartini untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda,” ungkap Tamalia dengan semangat. Karena kecewa tak bisa melanjutkan studi ke Belanda, duga Tamalia, Kartini akhirnya bersedia menikah dengan seorang bupati yang telah beristri dan memiliki enam orang anak.

Namun, yang pasti, republik ini berdiri bukan hanya karena kiprah kaum laki-laki. Begitu pula munculnya kesadaran untuk membentuk suatu bangsa di negeri ini, tidak hanya monopoli kaum pria. Bahkan, dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, kaum perempuan memiliki peran yang tak kalah penting dengan laki-laki. Coba bayangkan bagaimana kondisi para pejuang kita di medan laga itu bila kaum perempuannya enggan mendirikan dapur umum, misalnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri untuk memperingati ”100 Tahun Kebangkitan Nasional” telah menyiapkan beberapa program yang bertujuan mengingatkan bangsa ini tentang peran perempuan dalam pergerakan nasional, sehingga bangsa ini menyadari bahwa tak mungkin ada kebangkitan nasional Indonesia tanpa kebangkitan perempuan Indonesia. ”Kami antara lain akan mengadakan 'Kampanye Kiprah Perempuan Indonesia', berupa seminar dan kunjungan ke seratus sekolah lanjutan atas dan lima perguruan tinggi. Juga akan menerbitkan buku ’Aksi Perempuan Indonesia: Buku Potret 100 Perempuan Pejuang Indonesia’, Pameran ’Dri Perempuan untuk Indonesia’, dan sebagainya,” papar Meutia Hatta. Hidup perempuan! (Pedje)